Yoon Suk Yeol Tetapkan dan Cabut Darurat Militer dalam 12 Jam: Strategi Politik atau Kesalahan Fatal?

2 minutes reading

Thursday, 5 Dec 2024 04:09 0 4 Redaksi

Yoon Suk Yeol Tetapkan dan Cabut Darurat Militer dalam 12 Jam: Strategi Politik atau Kesalahan Fatal?

INTERNASIONAL, Smart24Update.com – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, secara mengejutkan mengumumkan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2023, langkah yang belum pernah terjadi sejak 1987. Namun, kejutan berlanjut ketika status darurat tersebut dicabut kurang dari 12 jam kemudian, pada Rabu, 4 Desember 2023, setelah Presiden Yoon menerima desakan parlemen melalui voting. Apa yang menyebabkan tindakan dramatis ini, kemudian pencabutannya yang sama dramatisnya?

Analisis dari para ahli menunjukkan bahwa situasi politik dalam negeri Korea Selatan menjadi faktor utama. Ketegangan antara pemerintahan Presiden Yoon dan oposisi yang menguasai parlemen mencapai titik puncak. Oposisi secara konsisten menghambat jalannya pemerintahan, berupaya memangkas anggaran negara dan bahkan berupaya memakzulkan pejabat kunci kabinet. Situasi ini telah berlangsung selama masa jabatan Presiden Yoon, menciptakan ketidakstabilan politik yang signifikan.

Read Also

1 month ago

Strategi Ekonomi Nasional: Pertemuan Kunci Menteri untuk Mendorong Pertumbuhan dan Aksesi Global

15 Redaksi

Aniello Ello Iannone, pakar hubungan internasional dari Universitas Diponegoro, menjelaskan bahwa Presiden Yoon mungkin melihat darurat militer sebagai cara untuk melindungi dirinya dari apa yang ia anggap sebagai “ancaman anti-negara,” yaitu oposisi yang berkuasa di parlemen. Langkah ini, menurut Iannone, juga bertujuan untuk mengamankan posisi Presiden Yoon yang tengah terjerat dalam berbagai skandal politik dan mengalami penurunan popularitas yang signifikan. Darurat militer dianggap sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik dan memperkuat kekuasaan di tengah situasi yang tidak menguntungkan.

Namun, pandangan ini tidak disepakati semua pihak. Youngshik Bong, Profesor tamu Yonsei University dan penasihat Kementerian Unifikasi Korea Selatan, menilai penetapan darurat militer sebagai langkah yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan konstitusi. Ia menekankan bahwa pasal 77 konstitusi hanya mengizinkan penetapan darurat militer dalam kondisi darurat serius seperti perang, yang jelas tidak terjadi di Korea Selatan. Ia menyimpulkan bahwa tindakan Presiden Yoon merupakan “permainan yang tidak bisa dimenangkan.”

Singkatnya, pengumuman dan pencabutan darurat militer di Korea Selatan mencerminkan krisis politik dalam negeri yang dalam. Meskipun Presiden Yoon mungkin melihat tindakan tersebut sebagai cara untuk memperkuat posisinya dan melawan oposisi, langkah tersebut dinilai kontroversial dan tidak sesuai konstitusi oleh sebagian besar kalangan, termasuk para ahli internasional. Kejadian ini menyoroti ketidakstabilan politik yang sedang melanda Korea Selatan dan dampaknya yang signifikan terhadap pemerintahan Presiden Yoon. (Zilong)