Tantangan Besar di Balik Kabinet Prabowo-Gibran: Koordinasi Kementerian yang Rumit!

PEMERINTAHAN, Smart24Update.com – Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, mengemukakan perhatian terhadap ukuran kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia berpendapat bahwa banyaknya kementerian dapat mengakibatkan koordinasi yang tidak efisien dan memperlambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.

“Dalam konteks ini, peran kementerian koordinator menjadi sangat krusial,” ungkap Yose dalam sebuah diskusi bertajuk Merespons Kabinet Prabowo Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Read Also

1 month ago

Tragedi di Jalan Tol: Rombongan Jurnalis TV One Terlibat Kecelakaan Maut dengan Truk Boks

15 Redaksi

Yose menekankan bahwa tantangan utama yang akan dihadapi oleh pemerintahan Presiden Prabowo adalah kesulitan dalam koordinasi antar kementerian, terutama kementerian yang telah dipisah. Ia menyebutkan ada tujuh kementerian yang dipecah menjadi dua atau tiga kementerian. Meskipun memiliki tugas dan wewenang yang lebih spesifik, pemisahan ini berpotensi menciptakan tumpang tindih kebijakan.

Contohnya, Yose merujuk pada pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. “Kebanyakan UMKM juga terkait dengan kebijakan perkoperasian. Oleh karena itu, pengaturan koordinasi antara keduanya sangat penting agar dapat berjalan efektif,” jelasnya.

Menurut Yose, banyaknya kementerian ini berasal dari keinginan Prabowo untuk mempersempit fokus kerja kementerian. Namun, ia menambahkan bahwa akan diperlukan waktu yang cukup lama untuk memastikan konsolidasi antar kementerian berlangsung dengan stabil.

Read Also

1 month ago

Menghisap Masa Depan: Bahaya Merokok yang Mengancam Kesehatan Generasi Muda

14 Redaksi

“Prabowo dan Gibran memiliki keinginan untuk fokus pada beberapa hal tertentu, seperti kementerian yang mengutamakan hilirisasi. Ini menunjukkan adanya perhatian khusus dalam pemerintahan ini,” tambah Yose.

Dampak lain yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo, menurutnya, adalah meningkatnya jumlah regulasi teknis. Setiap kementerian kemungkinan akan mengeluarkan aturan yang sebelumnya sudah ada.

“Dengan bertambahnya kementerian, bisa dipastikan bahwa akan ada penambahan peraturan-peraturan teknis, yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan aturan yang sudah ada sebelumnya,” ungkap Yose.

Seperti diketahui, Prabowo akan didampingi oleh 48 menteri dan 56 wakil menteri dalam menjalankan pemerintahan. Jumlah ini belum termasuk utusan khusus dan badan atau lembaga negara setingkat kementerian. Jika dihitung keseluruhan, total pembantu Prabowo mencapai 136 orang, mulai dari menteri hingga utusan khusus presiden. (Zilong)