Strategi Ekonomi Nasional: Pertemuan Kunci Menteri untuk Mendorong Pertumbuhan dan Aksesi Global

EKONOMI, Smart24Update.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengadakan pertemuan dengan tujuh menteri ekonomi dan beberapa wakil menteri di bawah jajarannya. Ketujuh menteri tersebut meliputi Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Airlangga menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari Retreat Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Magelang baru-baru ini. Diskusi para menteri ekonomi tersebut mencakup keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Cipta Kerja, serta aksesi Indonesia ke BRICS dan OECD.

Read Also

1 month ago

Konser Terhenti: Thom Yorke Hadapi Kritik Pro-Palestina di Melbourne

16 Redaksi

“Pertama-tama, berkaitan dengan putusan MK, pemerintah akan menindaklanjuti keputusan tersebut sehubungan dengan ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Yassierli) akan segera menyiapkan regulasi yang diperlukan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, pada hari Minggu (3/11).

Ia menekankan bahwa UU Ketenagakerjaan akan terpengaruh oleh pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Airlangga menyoroti bahwa pemisahan ini akan membawa konsekuensi terhadap regulasi yang ada.

Di samping itu, para menteri ekonomi dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto juga membahas proses aksesi Indonesia ke berbagai organisasi internasional, termasuk BRICS, OECD, dan CPTPP.

Read Also

3 week ago

Anggota Polisi Tertembak Saat Kejar Pelaku Curanmor di Cengkareng: Satu Tersangka Ditangkap, Satu Masih Dikejar

11 Redaksi

“Kami akan terus mendorong ini, termasuk proses aksesi Indonesia ke BRICS, OECD, dan CPTPP,” tambah Airlangga.

Selain itu, mereka juga tengah merancang sejumlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mencakup devisa hasil ekspor (DHE), penghapusan buku dan tagihan utang untuk UMKM, serta melanjutkan beberapa insentif yang sedang berlaku. Airlangga menjelaskan cakupannya, seperti pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPNDTP) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik.

Pemerintah juga sedang mengkaji regulasi mengenai kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit untuk alat serta mesin pertanian (alsintan). Selain itu, ada usulan untuk memberikan kredit investasi atau revitalisasi industri padat karya.

“Beberapa program kerja juga sedang disiapkan, termasuk revisi jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi untuk pekerja platform, serta integrasi program siap kerja dan Kartu Prakerja,” jelasnya.

Airlangga juga menekankan pentingnya sektor pariwisata dan menjelaskan program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Salah satu topik yang sedang dibahas adalah membuat harga tiket lebih kompetitif, yang akan dibicarakan bersama Kementerian Perhubungan dan Pertamina.

Di sisi energi, Menko Perekonomian Airlangga menyoroti perhatian Presiden Prabowo terkait peningkatan produksi migas dan pemanfaatan biofuel serta bioetanol secara lebih luas. Pemerintah juga sedang merumuskan subsidi energi yang tepat sasaran, yang dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Dari hasil pembahasan ini, kami akan segera melaporkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” tutup Airlangga. (Zilong)